APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sebagai bentuk perencaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Yuk kita pelajari dan kita awasi penggunaannya untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman .

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Mari kita lihat data BPJS yang telah diperbaharui :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2015 – 2016

Provinsi	2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Aceh	7.73	9.93	8.13	7.57
Sumatera Utara	6.39	6.71	6.49	5.84
Sumatera Barat	5.99	6.89	5.81	5.09
Riau	6.72	7.83	5.94	7.43
Jambi	2.73	4.34	4.66	4.00
Sumatera Selatan	5.03	6.07	3.94	4.31
Bengkulu	3.21	4.91	3.84	3.30
Lampung	3.44	5.14	4.54	4.62
Kepulauan Bangka Belitung	3.35	6.29	6.17	2.60
Kepulauan Riau	9.05	6.20	9.03	7.69
DKI Jakarta	8.36	7.23	5.77	6.12
Jawa Barat	8.40	8.72	8.57	8.89
Jawa Tengah	5.31	4.99	4.20	4.63
DI Yogyakarta	4.07	4.07	2.81	2.72
Jawa Timur	4.31	4.47	4.14	4.21
Banten	8.58	9.55	7.95	8.92
Bali	1.37	1.99	2.12	1.89
Nusa Tenggara Barat	4.98	5.69	3.66	3.94
Nusa Tengggara Timur	3.12	3.83	3.59	3.25
Kalimantan Barat	4.78	5.15	4.58	4.23
Kalimantan Tengah	3.14	4.54	3.67	4.82
Kalimantan Selatan	4.83	4.92	3.63	5.45
Kalimantan Timur	7.17	7.50	8.86	7.95
Kalimantan Utara	5.79	5.68	3.92	5.23
Sulawesi Utara	8.69	9.03	7.82	6.18
Sulawesi Tengah	2.99	4.10	3.46	3.29
Sulawesi Selatan	5.81	5.95	5.11	4.80
Sulawesi Tenggara	3.62	5.55	3.78	2.72
Gorontalo	3.06	4.65	3.88	2.76
Sulawesi Barat	1.81	3.35	2.72	3.33
Maluku	6.72	9.93	6.98	7.05
Maluku Utara	5.56	6.05	3.43	4.01
Papua Barat	4.61	8.08	5.73	7.46
Papua	3.72	3.99	2.97	3.35
Indonesia	5.81	6.18	5.50	5.61

Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah

Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan

Provinsi	SD		SMP		SMU		SMK		Perguruan Tinggi
	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014
Aceh	3227	3358	1023	1176	497	582	127	165	120	118
Sumatera Utara	4725	4957	1912	2091	923	974	504	608	181	177
Sumatera Barat	987	1100	611	674	279	333	137	146	113	98
Riau	1602	1779	957	1096	425	497	163	205	63	65
Jambi	1326	1457	651	727	262	303	99	129	33	45
Sumatera Selatan	2875	2938	1143	1222	532	565	150	188	84	81
Bengkulu	1148	1180	403	445	134	156	66	77	24	29
Lampung	2350	2499	1242	1331	517	569	232	293	60	71
Kep. Bangka Belitung	356	375	169	181	68	69	37	39	14	16
Kep. Riau	331	390	202	224	90	104	45	53	20	32
Dki Jakarta	264	264	251	253	222	223	185	201	137	146
Jawa Barat	5891	5949	3632	3969	1618	1823	1078	1467	351	411
Jawa Tengah	8469	8461	3334	3469	1126	1195	883	1070	228	235
Di Yogyakarta	437	438	305	309	136	134	128	135	56	59
Jawa Timur	8442	8450	4259	4468	1873	2095	980	1181	353	381
Banten	1526	1543	1111	1182	546	597	302	386	118	126
Bali	709	709	302	309	139	139	104	112	42	44
Nusa Tenggara Barat	1073	1130	773	854	422	485	164	203	65	73
Nusa Tenggara Timur	2836	3129	1059	1391	289	428	147	217	55	58
Kalimantan Barat	1895	2028	864	1000	283	324	108	126	47	50
Kalimantan Tengah	1493	1540	602	721	190	225	78	104	15	21
Kalimantan Selatan	1856	1869	693	745	251	277	69	91	52	47
Kalimantan Timur	1204	970	577	498	246	223	117	143	49	46
Kalimantan Utara	-	299	-	133	-	49	-	24	-	9
Sulawesi Utara	1467	1537	635	670	212	218	121	147	58	62
Sulawesi Tengah	1718	1882	751	860	235	276	103	138	31	36
Sulawesi Selatan	2862	2929	1446	1655	623	699	238	280	164	148
Sulawesi Tenggara	1740	1837	715	814	285	332	84	123	67	40
Gorontalo	629	658	322	350	80	88	40	46	15	11
Sulawesi Barat	612	627	294	348	97	121	58	93	20	23
Maluku	901	1017	452	535	187	222	69	86	34	40
Maluku Utara	985	1092	440	514	175	221	72	102	17	20
Papua Barat	774	835	180	233	82	102	35	39	24	29
Papua	1640	1979	408	518	142	176	79	95	41	54
Indonesia	68350	71205	31718	34965	13186	14824	6802	8512	2751	2901

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Provinsi (Desa)

Provinsi	Rumah Sakit		Rumah Sakit Bersalin		Poliklinik		Puskesmas		Puskesmas Pembantu
	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014
Aceh	53	64	60	50	155	210	322	353	863	981
Sumatera Utara	171	178	258	192	735	872	535	585	1757	1858
Sumatera Barat	45	48	111	63	85	98	250	274	623	691
Riau	45	59	99	76	215	265	201	229	798	913
Jambi	28	35	46	32	30	62	173	196	551	635
Sumatera Selatan	48	59	79	57	109	134	296	350	797	911
Bengkulu	16	18	11	8	25	30	180	177	403	444
Lampung	37	46	159	100	265	312	273	320	757	833
Kep. Bangka Belitung	13	16	21	60	24	33	58	62	154	163
Kep. Riau	22	25	36	21	38	64	68	77	187	224
Dki Jakarta	97	99	159	140	233	236	246	249	-	-
Jawa Barat	205	244	548	341	1355	1499	1029	1074	1523	1835
Jawa Tengah	231	247	786	428	820	1035	866	881	1805	1823
Di Yogyakarta	47	55	84	59	140	146	120	121	304	306
Jawa Timur	243	274	556	307	720	873	951	987	2211	2327
Banten	52	60	155	111	388	445	218	233	246	279
Bali	35	39	49	26	50	57	115	119	441	487
Nusa Tenggara Barat	17	22	13	11	32	55	151	165	509	532
Nusa Tenggara Timur	36	40	21	16	96	99	333	377	893	980
Kalimantan Barat	27	35	33	18	51	81	233	258	691	806
Kalimantan Tengah	17	17	14	7	38	74	178	200	864	993
Kalimantan Selatan	26	27	16	12	81	94	223	234	507	505
Kalimantan Timur	39	31	37	31	90	113	212	193	688	684
Kalimantan Utara	-	7	-	2	-	13	-	50	-	176
Sulawesi Utara	32	35	34	27	37	53	172	212	429	508
Sulawesi Tengah	20	20	14	10	24	34	171	182	631	676
Sulawesi Selatan	60	63	76	70	109	134	419	447	1207	1324
Sulawesi Tenggara	24	22	17	11	16	25	242	266	393	474
Gorontalo	10	12	4	1	8	9	83	96	187	224
Sulawesi Barat	8	8	1	1	2	12	83	93	200	239
Maluku	20	27	5	6	16	31	160	188	337	438
Maluku Utara	16	17	3	1	9	14	112	130	190	263
Papua Barat	13	14	6	2	29	30	124	144	298	434
Papua	30	43	12	10	74	154	273	386	606	983
Indonesia	1783	2006	3523	2307	6099	7396	9070	9908	22050	24949

Dari ketiga tabel di atas dapat diambil kesimpulan secara umum, Negara kita belum mencapai derajat sejahtera. Namun kabar baiknya, dari tahun ke tahun terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Program-program ini tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan dana, disinilah akan terlihat peranan APBN.

Pengertian APBN menurut Pasal 23 UUD 1945 Ayat 1 “ Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

Dari kedua pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk menambah pemahaman Anda tentang APBN, Anda bisa menyimak elearning APBN di bawah ini

Apabila Anda perhatikan  point-point indikator kesejahteraan ini  : 1) jumlah dan pemerataan pendapatan, 2) pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, dan 3) kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Maka Anda akan melihat titik fokusnya adalah Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu pada APBN 2017 dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, menetapkan anggaran kesehatan sebesar 5%  (104 triliun rupiah) dan untuk anggaran pendidikan sebesar 20% (406,1 triliun rupiah) dari belanja Negara.

Informasi mengenai APBN 2017 secara lengkap bisa Anda peroleh di website Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 (disingkat APBN 2016) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2016. Rancangan Undang-undang (RUU) ABPN 2016 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 14 Agustus 2015. Pengesahan RUU APBN 2016 oleh DPR ditargetkan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015 namun ditunda hingga akhirnya disahkan oleh DPR tanggal 31 Oktober 2015. Penundaan pengesahan APBN 2016 akibat hampir semua fraksi di DPR menyoroti asumsi penerimaan fiskal yang terlampau optimistis dan yang paling mengemuka adalah penyertaan modal negara (PMN) yang akan disuntikkan kepada 26 BUMN

RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah:

1. memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing;
2. meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global; dan
3. mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 

Indikator	Asumsi Dasar
	RAPBN	APBN	RAPBN-P	APBN-P
Pertumbuhan ekonomi (%,yoy)	5,5	5,3	n/a	n/a
Inflasi (%,yoy)	4,7	4,7	n/a	n/a
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,5	n/a	n/a
Rupiah (Rp/US$)	13.400	13.900	n/a	n/a
Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)	60	50	n/a	n/a
Lifting minyak (barel/hari)	830.000	830.000	n/a	n/a
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.155	1.155	n/a	n/a

Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2016 dalam triliun rupiah:

Uraian	RAPBN	APBN	RPBN-P	APBN-P
Pendapatan Negara	1.848,1	1.822,5	n/a	n/a
- Penerimaan Perpajakan	1.565,8	1.546,7	n/a	n/a
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	280,2	273,8	n/a	n/a
- Penerimaan Hibah	2,0	2,0	n/a	n/a
Belanja Negara	2.121,3	2.095,7	n/a	n/a
- Belanja Pemerintah Pusat	1.339,1	1.325,6	n/a	n/a
- Transfer ke daerah dan Dana Desa	782.2	770,2	n/a	n/a
Keseimbangan Primer	(89,8)	(88,2)	n/a	n/a
Surplus/Defisit	(273,2)	(273,2)	n/a	n/a
% defisit terhadap PDB	(2,1)	(2,15)	n/a	n/a
Pembiayaan Netto	273,2	273,2	n/a	n/a

Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2016 dalam triliun rupiah:

Kode	Fungsi	RAPBN	APBN	RAPBN-P	APBN-P
01	Pelayanan umum	764,0	316,5	n/a	n/a
02	Pertahanan	95,8	99,6	n/a	n/a
03	Ketertiban dan keamanan	56,9	109,8	n/a	n/a
04	Ekonomi	189,5	360,2	n/a	n/a
05	Lingkungan hidup	13,2	12,1	n/a	n/a
06	Perumahan dan fasilitas umum	23,1	34,7	n/a	n/a
07	Kesehatan	18,7	67,2	n/a	n/a
08	Pariwisata dan ekonomi kreatif	7,9	7,4	n/a	n/a
09	Agama	7,6	9,8	n/a	n/a
10	Pendidikan dan kebudayaan	146,1	150,1	n/a	n/a
11	Perlindungan sosial	16,2	158,1	n/a	n/a
Jumlah		1.339,1	1.325,6	n/a	n/a

Berikut adalah alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun 2016 dalam miliar rupiah:

No	Kode BA	Kementerian Negara / Lembaga	RAPBN	APBN	RAPBN-P	APBN-P
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	953,3	953,3
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4.660,0	5.223,3
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	3.600,9	3.471,2
4	005	Mahkamah Agung	8.964,9	8.964,9
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	4.706,0	4.527,6
6	007	Sekretariat Negara	2.223,7	2.158,5
7	010	Kementerian Dalam Negeri	4.968,1	5.124,5
8	011	Kementerian Luar Negeri	7.286,4	7.331,3
9	012	Kementerian Pertahanan	95.919,8	99.462,1
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	10.131,6	9.531,9
11	015	Kementerian Keuangan	40.499,5	39.278,3
12	018	Kementerian Pertanian	32.853,1	31.507,2
13	019	Kementerian Perindustrian	3.339,2	3.256,7
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	8.894,1	8.563,9
15	022	Kementerian Perhubungan	50.160,4	48.465,6
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	49.232,8	49.232,8
17	024	Kementerian Kesehatan	64.804,5	63.481,6
18	025	Kementerian Agama	58.482,1	57.120,5
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	3.804,8	3.801,7
20	027	Kementerian Sosial	15.289,4	14.681,0
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.301,0	6.113,9
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	15.801,2	13.801,2
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	103.812,2	104.080,7
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	192,7	292,7
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	361,6	361,6
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	487,4	487,4
27	040	Kementerian Pariwisata	5.643,3	5.409,0
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	345,0	345,0
29	042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	37.988,0	40.627,4
30	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.278,0	1.233,2
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.269,3	769,3
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	205,4	205,4
33	050	Badan Intelijen Negara	1.592,6	2.018,3
34	051	Lembaga Sandi Negara	805,4	905,4
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	46,0	46,0
36	054	Badan Pusat Statistik	5.656,9	5.439,7
37	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1.463,9	1.463,9
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	6.585,3	6.387,9
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	701,1	701,1
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.221,0	5.174,3
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	67.232,7	73.002,9
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.617,4	1.617,4
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	314,3	314,3
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	520,9	520,9
45	066	Badan Narkotika Nasional	1.416,1	1.367,8
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	7.269,3	8.554,5
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.864,7	3.864,7
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	94,0	94,0
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.607,2	1.554,5
50	076	Komisi Pemilihan Umum	1.716,5	1.648,1
51	077	Mahkamah Konstitusi	250,4	250,4
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	190,0	190,0
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.216,1	1.178,2
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	814,9	814,9
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	977,1	977,1
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	777,5	777,5
57	083	Badan Informasi Geospasial	865,5	865,5
58	084	Badan Standardisasi Nasional	146,9	246,9
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	190,8	190,8
60	086	Lembaga Administrasi Negara	273,1	273,1
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	166,7	206,7
62	088	Badan Kepegawaian Negara	555,2	555,2
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.678,6	1.633,4
64	090	Kementerian Perdagangan	4.036,6	3.952,7
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.851,6	3.302,3
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.101,1	1.061,5
67	095	Dewan Perwakilan Daerah	1.069,6	1.027,0
68	100	Komisi Yudisial	148,9	148,9
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	986,9	1.186,9
70	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	415,0	415,0
71	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	500,0	500,0
72	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	240,8	240,8
73	107	Badan SAR Nasional	1.987,7	2.432,4
74	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	116,5	116,5
75	109	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura	318,6	318,6
76	110	Ombudsman Republik Indonesia	146,3	146,3
77	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	200,6	200,6
78	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.169,8	1.169,8
79	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	331,9	531,9
80	114	Sekretariat Kabinet	222,8	222,8
81	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	446,9	446,9
82	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	864,4	864,4
83	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	930,3	930,3
84	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	261,4	261,4
85	119	Badan Keamanan Laut	334,8	334,8
86	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	250,0	500,0
87	121	Badan Ekonomi Kreatif	1.157,7	1.113,8
Jumlah			780.377,9	784.125,7

Mengenal APBN

 
Mari belajar mengenal lebih dekat apa itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang lebih dikenal dengan istilah APBN. Sebelum masuk ke materi APBN ada beberapa istilah dan konsep yang harus dipahami terlebih dahulu. Yuk kita mulai belajar..

1. Keuangan Negara 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi: 

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; 
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 
3. Penerimaan negara dan penerimaan daerah; 
4. Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah; 
5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak berupa uang, surat 
   berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
   kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas 
   pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 
7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 


1.A. Ruang Lingkup Keuangan Negara 

Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. 

Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. 

Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 

1.B. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara 

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, akan menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diatur dalam bab II Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada pasal 6 ayat (1) diatur bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. 

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. 

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. 

1.B.1 Pembagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara 

Pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada :
1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan

kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya berperan sebagai Chief Financial of Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN, (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang- undang, (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara, (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, (f) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. 

2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief of Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan, yang mempunyai tugas sebagai berikut (a) menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, (b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, (c) melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (d) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara, (e) mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (f) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (g) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (h) melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. 

3). Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diatur sebagai berikut: 

1. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dengan tugas sebagai berikut: 
   • -  menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; 
   • -  menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
   • -  melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
   • -  melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; 
   • -  menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan 
     APBD. 
2. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna 
   anggaran/barang daerah, dengan tugas sebagai berikut:

• -  menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 
• -  menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 
• -  melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 
• -  melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
• - mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
• - mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya;
• - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
• 
  
  Sebagai catatan, pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara seperti tersebut di atas tidak mencakup kewenangan di bidang moneter, yang antara lain meliputi kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 D bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 21, Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.
• 
  Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme koordinasi (checks and balances) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

1.B.2 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam bab V dan VI undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa:

a. Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter;  
b. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah; 
c. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Asing atau sebaliknya (dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat); 

4. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain (dengan persetujuan DPRD); 
5. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah yang terlebih dahulu harus ditetapkan dalam APBN/APBD; 
6. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara; 
7. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah; 
8. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah 
   mendapat persetujuan DPR; 
9. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah 
   setelah mendapat persetujuan DPRD; 
10. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat 
    memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta 
    setelah mendapat persetujuan DPR; 
11. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana 
    masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat; 
12. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola 
    dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Sesuai pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan: fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. 

Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya, sedangkan fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Peran penting kebijakan fiskal dalam redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah antara lain adalah penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. 

Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN. Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama periode krisis ekonomi 1997/1998, dan krisis 2009. Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas ekonomi terjaga, dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan. Tentu saja, hal tersebut dapat diwujudkan tidak semata melalui kebijakan fiskal yang tepat, tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang saling bersinergi. 

3. Struktur Utama APBN dan Asumsi 

Secara garis besar struktur APBN adalah, (a) Pendapatan Negara dan Hibah, (b) Belanja Negara, (c) Keseimbangan Primer, (d) Surplus/Defisit Anggaran, (e) Pembiayaan. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah (a) pertumbuhan ekonomi, (b) inflasi, (c) tingkat bunga SPN 3 bulan, (d) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, (e) harga minyak dan (f) produksi/lifting minyak atau (g) lifting gas. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen dalam struktur APBN terdapat pada poin yang membahas mengenai postur APBN. 

Tabel 1.1 menunjukkan I-Account ringkas APBN dan APBN-P disertai besaran asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai sebagai dasar. Dari tabel dapat dilihat pengaruh perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap perubahan angka dari APBN menjadi APBN-P.;  

3.A. Faktor-faktor Penentu APBN  

Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Pendapatan Negara 
   Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebijakan pendapatan negara; (3) kebijakan pembangunan ekonomi; (4) perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum; dan (5) kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya. 
2. Belanja Negara 
   Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebutuhan penyelenggaraan negara; (3) kebijakan pembangunan; (4) resiko (bencana alam, dampak krisis global) dan (4) kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi. 
3. Pembiayaan 
   Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi dasar  makro ekonomi; (2) kebijakan pembiayaan; dan (3) kondisi dan kebijakan lainnya.

Tabel 1.1 I-Account Ringkas dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2009 - 2012

4. Dasar Hukum APBN 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Bunyi pasal 23:
ayat (1): “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
ayat (2): “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah bersama-sama DPR menyusun Rancangan Undang-Undang APBN untuk nantinya ditetapkan, sehingga akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengelola APBN dan bagi DPR sebagai alat pengawasan.
ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. 

Hal ini dipertegas lagi dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 15 ayat (6) yang berbunyi “Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya”. 

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi anggaran tersebut dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan peran DPR dalam proses dan penetapan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Sementara itu peran pemerintah dalam proses penyusunan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Sesuai amanah Undang-undang nomor 17 tahun 2003, dalam rangka penyusunan APBN telah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PP nomor 21 tahun 2004 tentang hal yang sama. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur hal-hal sebagai berikut:
Pertama: pendekatan dan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), penyusunan RKA-K/L tersebut disusun untuk setiap Bagian Anggaran, Penyusunan RKA-K/L menggunakan pendekatan a) kerangka pengeluaran jangka menengah, b) Penganggaran terpadu, dan c) penganggaran berbasis kinerja. Selain itu RKA-K/L juga disusun menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja, serta menggunakan instrumen a) indikator kinerja, b) standar biaya, c) evaluasi kinerja. 
Kedua: mengatur tentang proses penyusunan RKA-K/L dan penggunaannya dalam penyusunan rancangan APBN. Proses penyusunan RKA-K/L pada dasarnya mengatur tentang proses yang dimulai dari penetapan arah kebijakan oleh Presiden dan prioritas pembangunan nasional sampai dengan tersusunnya RKA-K/L, serta peranan dari Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga lainnya. RKA-K/L yang telah disusun tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan, Rancangan APBN, Rancangan Undang- Undang tentang APBN dan dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN. 

5 Format dan Postur APBN 
5.1 Format (Bentuk Rekening) APBN 

Sejak APBN tahun 2000, Indonesia mulai menggunakan format I-account untuk menggantikan format sebelumnya, yaitu T-account. Pada format T-account, pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja di sebelah kanan serta menggunakan prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan pada format I-account, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus/ defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi besaran belanja negara. Lebih jauh lagi, jika terdapat defisit maka besaran pembiayaan untuk menutupinya pun dapat dilihat dalam format I-account. 

Terdapat beberapa keuntungan dengan penggunaan format I-account ini, diantaranya adalah meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN, mempermudah pemantauan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN, serta karena disesuaikan dengan Government Finance Statistic(GFS), yang merupakan standar internasional, maka memudahkan dalam analisa komparasi dengan APBN pada negara-negara lain, serta memudahkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 Gambar 1.2 Perubahan Format Bentuk Struktur APBN 

Pada T-account, pinjaman proyek bersifat in-out yaitu masuk dalam penerimaan negara sebagai penerimaan pembangunan dan juga masuk dalam pengeluaran negara sebagai pengeluaran pembangunan, sedangkan pada I-account pinjaman proyek dimasukkan dalam pembiayaan anggaran. Selain itu pembayaran bunga dan cicilan utang pada T-account dijadikan satu dalam pengeluaran rutin, sedangkan pada I-account pembayaran bunga utang dan cicilan utang terpisah, yaitu pembayaran bunga utang termasuk dalam pengeluaran rutin, sedangkan pembayaran utang/ pembayaran cicilan pokok termasuk dalam pembiayaan anggaran. Akibatnya untuk tahun yang sama jumlah penerimaan maupun pengeluaran pada APBN format T-account berbeda dengan APBN format I-account, namun secara kumulatif jumlahnya sama.  

Tabel 1.2 APBN dalam Format T-account dan I-account

Sejak tahun anggaran 2005, sejalan dengan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah mulai menjalankan format Belanja Negara (khususnya Belanja Pemerintah Pusat) yang mengacu kepada kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional. Sebelumnya, pemerintah menggunakan anggaran “dual budgeting” di mana dipisahkan antara Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Salah satu tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya pembangunan, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kelemahan antara lain : (1) kurang jelasnya pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan yang menyebabkan terjadinya duplikasi belanja; (2) kurang efisien dalam penyusunan belanja karena untuk satu jenis belanja terdapat akun untuk belanja rutin dan akun untuk belanja pembangunan; dan juga kesulitan dalam mengaitkan output/outcome dengan penganggaran organisasi terutama untuk belanja pembangunan, mengingat proyek sifatnya sementara dan keberlanjutan tanggung jawab atas asset serta kewajiban dari suatu proyek yang sudah selesai masih kurang jelas. Maka mulai tahun 2005 digunakan “unified budgeting”, di mana tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. 

Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas 8 jenis belanja, yaitu : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain. Beberapa perubahan dalam belanja yang cukup signifikan antara lain: gaji/upah proyek yang sebelumnya merupakan belanja pembangunan maka diklasifikasikan sebagai Belanja Pegawai; Pengeluaran Pembangunan diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain sesuai dengan belanjanya; belanja-belanja yang sifatnya mengandung nama “lain-lain” dan tersebar pada hampir semua pos belanja diklasifikasikan sebagai Belanja Lain-lain. 

Konversi jenis belanja lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4. Dengan perubahan-perubahan tersebut diharapkan juga peningkatan efisiensi anggaran dengan tidak adanya lagi belanja yang tumpang tindih (duplikasi belanja). 

 Tabel 1.3 Format T-account dan I-account APBN

5.2 Postur APBN 

Penyusunan postur APBN dimulai dari pemerintah terlebih dahulu menetapkan parameter/ asumsi dasar makro ekonomi, yang terdiri atas enam (6) parameter yaitu : (i) pertumbuhan ekonomi (%); (ii) Tingkat inflasi (% yoy); (iii) Nilai tukar atau kurs US$ terhadap Rupiah (Rp/US$); (iv) Tingkat suku bunga (SPN 3 bulan); (v) Harga minyak dunia/ ICP (US$/barrel); dan (vi) Lifting minyak (ribu barel/ hari). Setelah ditetapkannya asumsi dasar makro ekonomi tersebut, barulah diproyeksikan besaran komponen-komponen lainnya yang merupakan postur APBN, yang terbagi atas tiga (3) kelompok besar : (i) Pendapatan Negara dan Hibah; (ii) Belanja Negara; dan (iii) Pembiayaan. Besaran komponen-komponen tersebut disesuaikan dengan kebijakan umum pemerintah dalam pengelolaan APBN, apakah bersifat balanced budget (besaran Pendapatan Negara dan Hibah sama dengan besaran Belanja Negara atau zero deficit) ataukah ekspansif (besaran Belanja Negara lebih besar dari pada besaran Pendapatan Negara dan Hibah atau defisit). 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan (a) Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, (b) Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara, (c) Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, (d) Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, (e) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Tiga kelompok besar komponen yang merupakan postur APBN dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 
1. Pendapatan Negara dan Hibah 

Pendapatan Negara dan Hibah merupakan semua penerimaan negara dalam satu (1) tahun anggaran yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayar kembali oleh negara. Besaran Pendapatan Negara dan Hibah terutama dipengaruhi oleh proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang terkini pada asumsi dasar ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang Pendapatan Negara dan hibah. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. 

Penerimaan Dalam Negeri merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dengan menyumbangkan sekitar 99,7% dari total penerimaan negara. Hal ini terkait kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri agar dapat mendukung kebijakan konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dengan proporsi sekitar 69-70% dari total penerimaan dalam negeri, dan pemerintah melaksanakan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui kebijakan tax policy and administration reform yang meliputi reformasi di bidang administrasi, bidang peraturan dan perundang-undangan, bidang pengawasan dan penggalian potensi. 

2. Belanja Negara 

Belanja Negara merupakan semua pengeluaran negara dalam satu (1) tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara. Besaran belanja yang tercantum dalam APBN merupakan batas tertinggi, sehingga tidak dapat dilampaui. Belanja Negara ini memiliki peran yang strategis untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat memiliki fungsi sebagai stabilisator bagi perekonomian; saat perekonomian dalam kondisi resesi, maka dengan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang ekspansif dapat memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas serta memperkuat fundamental ekonomi makro. Sebaliknya, saat perekonomian dalam kondisi terlalu ekspansif (over heating), kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dapat berperan untuk menstabilkan roda perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif. 

3. Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan semua penerimaan negara yang harus dibayar kembali / pengeluaran negara yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya serta penjualan asset dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Pembiayaan ini muncul apabila besaran alokasi belanja melebihi besaran target pendapatan dan hibah atau terjadi defisit, agar besaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBN dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk pembiayaan ini diutamakan berasal dari non utang dan utang dalam negeri dan juga menjaga net outflow (jumlah penarikan pinjaman lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman), dikarenakan memiliki resiko yang lebih rendah (lebih fleksibel dalam mengelola portofolio utang dan resiko utang) dibandingkan pembiayaan lainnya serta memiliki multiplier effect yang positif pada perekonomian nasional.  

5.3 Surplus / Defisit APBN, SAL (Saldo Anggaran Lebih), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) 

Jika dalam APBN, besaran Pendapatan Negara dan Hibah lebih besar dari besaran Belanja Negara, maka APBN dikatakan mengalami surplus, namun jika sebaliknya maka APBN dikatakan mengalami defisit. APBN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun, di sisi lain, penerimaan negara belum mampu mengimbangi besaran kebutuhan belanja tersebut. 

Dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan balance budget mulai tahun 2014, maka pemerintah dituntut harus mampu untuk mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada dan mencari sumber penerimaan baru agar dapat seimbang dengan alokasi belanja negara. 

Salah satu alat untuk melihat keberlanjutan fiskal adalah keseimbangan primer, yang merupakan total penerimaan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Agar posisi utang dapat terjaga dalam keseimbangan jangka panjang, maka nilai keseimbangan primer ini harus dijaga setidaknya mendekati nol. Jika nilai keseimbangan primer ini positif, maka posisi utang akan berkurang seiring waktu, namun sebaliknya, jika nilainya negatif maka dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan nilai utang secara signifikan, sehingga dapat membahayakan perekonomian negara. 

Dalam pelaksanaan APBN, setelah tahun anggaran berakhir, mungkin realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Pembiayaan lebih besar dari realisasi Belanja Negara. Hal ini dikenal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Contohnya, pada saat tahun anggaran berakhir, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan di sisi lain realisasi Belanja Negara lebih rendah dari alokasi dalam APBN. Namun hal ini tidak serta merta menyebabkan surplus APBN, karena pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memiliki kebijakan belanja yang ekspansif (lebih besar dari Pendapatan Negara). Namun jika realisasi Pembiayaan menyebabkan terjadinya surplus APBN, maka dalam kondisi ini terjadi SILPA. Jika terjadi sebaliknya, kondisi di mana realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Pembiayaan lebih kecil dari realisasi Belanja Negara maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Contohnya pada saat tahun anggaran berakhir, di mana realisasi Pendapatan Negara dan Hibah lebih rendah dari target APBN, sedangkan realisasi Belanja Negara cukup tinggi sehingga lebih besar dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tersebut sehingga terjadi defisit. Namun, realisasi Pembiayaan ternyata lebih rendah atau tidak mampu untuk menutup defisit tersebut. Maka pada kondisi ini terjadi SIKPA. 

Akumulasi SILPA dan SIKPA dari tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran bersangkutan (setelah tutup tahun anggaran) dinamakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Salah satu penggunaan SAL adalah untuk membiayai defisit APBN.

"Yakinkan bahwa uang negara dibelanjakan dengan benar. Mengawasi dengan kritis dan penuh kasih sayang. Tapi Bu Sri Mulyani juga butuh kasih sayang," kata Ibu Sri Mulyani di acara seminar Supermentor 16 di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2016. 

#SadarAPBN #KemenkeuTerpercaya

Refrensi : 

1. http://setkab.go.id/rapbn-2016-belanja-negara-rp-2-1213-triliun-anggaran-infrastruktur-rp-3135-triliun/

1. http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NKRAPBN2016.pdf

1. http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20APBN%202016.pdf

1. http://nasional.kompas.com/read/2015/10/21/20590731/Pengesahan.RAPBN.2016.Ditunda.Ketua.DPR.Pastikan.Tak.Ada.Masalah

Provinsi

2015

2016

Februari

Agustus

Februari

Agustus

 Aceh

7.73

9.93

8.13

7.57

 Sumatera Utara

6.39

6.71

6.49

5.84

 Sumatera Barat

5.99

6.89

5.81

5.09

 Riau

6.72

7.83

5.94

7.43

 Jambi

2.73

4.34

4.66

4.00

 Sumatera Selatan

5.03

6.07

3.94

4.31

 Bengkulu

3.21

4.91

3.84

3.30

 Lampung

3.44

5.14

4.54

4.62

 Kepulauan Bangka Belitung

3.35

6.29

6.17

2.60

 Kepulauan Riau

9.05

6.20

9.03

7.69

 DKI Jakarta

8.36

7.23

5.77

6.12

 Jawa Barat

8.40

8.72

8.57

8.89

 Jawa Tengah

5.31

4.99

4.20

4.63

 DI Yogyakarta

4.07

4.07

2.81

2.72

 Jawa Timur

4.31

4.47

4.14

4.21

 Banten

8.58

9.55

7.95

8.92

 Bali

1.37

1.99

2.12

1.89

 Nusa Tenggara Barat

4.98

5.69

3.66

3.94

 Nusa Tengggara Timur

3.12

3.83

3.59

3.25

 Kalimantan Barat

4.78

5.15

4.58

4.23

 Kalimantan Tengah

3.14

4.54

3.67

4.82

 Kalimantan Selatan

4.83

4.92

3.63

5.45

 Kalimantan Timur

7.17

7.50

8.86

7.95

 Kalimantan Utara

5.79

5.68

3.92

5.23

 Sulawesi Utara

8.69

9.03

7.82

6.18

 Sulawesi Tengah

2.99

4.10

3.46

3.29

 Sulawesi Selatan

5.81

5.95

5.11

4.80

 Sulawesi Tenggara

3.62

5.55

3.78

2.72

 Gorontalo

3.06

4.65

3.88

2.76

 Sulawesi Barat

1.81

3.35

2.72

3.33

 Maluku

6.72

9.93

6.98

7.05

 Maluku Utara

5.56

6.05

3.43

4.01

 Papua Barat

4.61

8.08

5.73

7.46

 Papua

3.72

3.99

2.97

3.35

 Indonesia

5.81

6.18

5.50

5.61

Provinsi

SD

SMP

SMU

SMK

Perguruan Tinggi

2011

2014

2011

2014

2011

2014

2011

2014

2011

2014

Aceh

3227

3358

1023

1176

497

582

127

165

120

118

Sumatera Utara

4725

4957

1912

2091

923

974

504

608

181

177

Sumatera Barat

987

1100

611

674

279

333

137

146

113

98

Riau

1602

1779

957

1096

425

497

163

205

63

65

Jambi

1326

1457

651

727

262

303

99

129

33

45

Sumatera Selatan

2875

2938

1143

1222

532

565

150

188

84

81

Bengkulu

1148

1180

403

445

134

156

66

77

24

29

Lampung

2350

2499

1242

1331

517

569

232

293

60

71

Kep. Bangka Belitung

356

375

169

181

68

69

37

39

14

16

Kep. Riau

331

390

202

224

90

104

45

53

20

32

Dki Jakarta

264

264

251

253

222

223

185

201

137

146

Jawa Barat

5891

5949

3632

3969

1618

1823

1078

1467

351

411

Jawa Tengah

8469

8461

3334

3469

1126

1195

883

1070

228

235

Di Yogyakarta

437

438

305

309

136

134

128

135

56

59

Jawa Timur

8442

8450

4259

4468

1873

2095

980

1181

353

381

Banten

1526

1543

1111

1182

546

597

302

386

118

126

Bali

709

709

302

309

139

139

104

112

42

44

Nusa Tenggara Barat

1073

1130

773

854

422

485

164

203

65

73

Nusa Tenggara Timur

2836

3129

1059

1391

289

428

147

217

55

58

Kalimantan Barat

1895

2028

864

1000

283

324

108

126

47

50

Kalimantan Tengah

1493

1540

602

721

190

225

78

104

15

21

Kalimantan Selatan

1856

1869

693

745

251

277

69

91

52

47

Kalimantan Timur

1204

970

577

498

246

223

117

143

49

46

Kalimantan Utara

-

299

-

133

-

49

-

24

-

9

Sulawesi Utara

1467

1537

635

670

212

218

121

147

58

62

Sulawesi Tengah

1718

1882

751

860

235

276

103

138

31

36

Sulawesi Selatan

2862

2929

1446

1655

623

699

238

280

164

148

Sulawesi Tenggara

1740

1837

715

814

285

332

84

123

67

40

Gorontalo

629

658

322

350

80

88

40

46

15

11

Sulawesi Barat

612

627

294

348

97

121

58

93

20

23

Maluku

901

1017

452

535

187

222

69

86

34

40

Maluku Utara

985

1092

440

514

175

221

72

102

17

20

Papua Barat

774

835

180

233

82

102

35

39

24

29

Papua

1640

1979

408

518

142

176

79

95

41

54

Indonesia

68350

71205

31718

34965

13186

14824

6802

8512

2751

2901

Provinsi

Rumah Sakit

Rumah Sakit Bersalin

Poliklinik

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

2011

2014

2011

2014

2011

2014

2011

2014

2011

2014

Aceh

53

64

60

50

155

210

322

353

863

981

Sumatera Utara

171

178

258

192

735

872

535

585

1757

1858

Sumatera Barat

45

48

111

63

85

98

250

274

623

691

Riau

45

59

99

76

215

265

201

229

798

913

Jambi

28

35

46

32

30

62

173

196

551

635

Sumatera Selatan

48

59

79

57

109

134

296

350

797

911

Bengkulu

16

18

11

8

25

30

180

177

403

444

Lampung

37

46

159

100

265

312

273

320

757

833

Kep. Bangka Belitung

13

16

21

60

24

33

58

62

154

163

Kep. Riau

22

25

36

21

38

64

68

77

187

224

Dki Jakarta

97

99

159

140

233

236

246

249

-

-

Jawa Barat

205

244

548

341

1355

1499

1029

1074

1523

1835

Jawa Tengah

231

247

786

428

820

1035

866

881

1805

1823

Di Yogyakarta

47

55

84

59

140

146

120

121

304

306

Jawa Timur

243

274

556

307

720

873

951

987

2211

2327

Banten

52

60

155

111

388

445

218

233

246

279

Bali

35

39

49

26

50

57

115

119

441

487

Nusa Tenggara Barat

17

22

13

11

32

55

151

165

509

532

Nusa Tenggara Timur

36

40

21

16

96

99

333

377

893

980

Kalimantan Barat

27

35

33

18

51

81

233

258

691

806

Kalimantan Tengah

17

17

14

7

38

74

178

200

864

993

Kalimantan Selatan

26

27

16

12

81

94

223

234

507

505

Kalimantan Timur

39

31

37

31

90

113

212

193

688

684

Kalimantan Utara

-

7

-

2

-

13

-

50

-

176

Sulawesi Utara

32

35

34

27

37

53

172

212

429

508

Sulawesi Tengah

20

20

14

10

24

34

171

182

631

676

Sulawesi Selatan

60

63

76

70

109

134

419

447

1207

1324

Sulawesi Tenggara

24

22

17

11

16

25

242

266

393

474

Gorontalo

10

12

4

1

8

9

83

96

187

224

Sulawesi Barat

8

8

1

1

2

12

83

93

200

239

Maluku

20

27

5

6

16

31

160

188

337

438

Maluku Utara

16

17

3

1

9

14

112

130

190

263

Papua Barat

13

14

6

2

29

30

124

144

298

434

Papua

30

43

12

10

74

154

273

386

606

983

Indonesia

1783

2006

3523

2307

6099

7396

9070

9908

22050

24949

Indikator

Asumsi Dasar

RAPBN 

APBN 

RAPBN-P

APBN-P

Pertumbuhan ekonomi (%,yoy)

5,5

5,3

n/a

n/a

Inflasi (%,yoy)

4,7

4,7

n/a

n/a

Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)

5,5

5,5

n/a

n/a

Rupiah (Rp/US$)

13.400

13.900

n/a

n/a

Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)

60

50

n/a

n/a

Lifting minyak (barel/hari)

830.000

830.000

n/a

n/a

Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)

1.155

1.155

n/a

n/a

Pendapatan Negara

1.848,1

1.822,5

n/a

n/a

- Penerimaan Perpajakan

1.565,8

1.546,7

n/a

n/a

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

280,2

273,8

n/a

n/a

- Penerimaan Hibah

2,0

2,0

n/a

n/a

Belanja Negara

2.121,3

2.095,7

n/a

n/a

- Belanja Pemerintah Pusat

1.339,1

1.325,6

n/a

n/a

- Transfer ke daerah dan Dana Desa

782.2

770,2

n/a

n/a

Keseimbangan Primer

(89,8)

(88,2)

n/a

n/a

Surplus/Defisit

(273,2)

(273,2)

n/a

n/a

 % defisit terhadap PDB

(2,1)

(2,15)

n/a

n/a

Pembiayaan Netto

273,2

273,2

n/a

n/a

01

Pelayanan umum

764,0

316,5

n/a

n/a

02

Pertahanan

95,8

99,6

n/a

n/a

03

Ketertiban dan keamanan

56,9

109,8

n/a

n/a

04

Ekonomi

189,5

360,2

n/a

n/a

05

Lingkungan hidup

13,2

12,1

n/a

n/a

06

Perumahan dan fasilitas umum

23,1

34,7

n/a

n/a

07

Kesehatan

18,7

67,2

n/a

n/a

08

Pariwisata dan ekonomi kreatif

7,9

7,4

n/a

n/a

09

Agama

7,6

9,8

n/a

n/a

10

Pendidikan dan kebudayaan

146,1

150,1

n/a

n/a

11

Perlindungan sosial

16,2

158,1

n/a

n/a

Jumlah

1.339,1

1.325,6

n/a

n/a

1

001

Majelis Permusyawaratan Rakyat

953,3

953,3

2

002

Dewan Perwakilan Rakyat

4.660,0

5.223,3

3

004

Badan Pemeriksa Keuangan

3.600,9

3.471,2

4

005

Mahkamah Agung

8.964,9

8.964,9

5

006

Kejaksaan Republik Indonesia

4.706,0

4.527,6

6

007

Sekretariat Negara

2.223,7

2.158,5

7

010

Kementerian Dalam Negeri

4.968,1

5.124,5

8

011

Kementerian Luar Negeri

7.286,4

7.331,3

9

012

Kementerian Pertahanan

95.919,8

99.462,1

10

013

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

10.131,6

9.531,9

11

015

Kementerian Keuangan

40.499,5

39.278,3

12

018

Kementerian Pertanian

32.853,1

31.507,2

13

019

Kementerian Perindustrian

3.339,2

3.256,7

14

020

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8.894,1

8.563,9

15

022

Kementerian Perhubungan

50.160,4

48.465,6

16

023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

49.232,8

49.232,8

17

024

Kementerian Kesehatan

64.804,5

63.481,6

18

025

Kementerian Agama

58.482,1

57.120,5

19

026

Kementerian Ketenagakerjaan

3.804,8

3.801,7

20

027

Kementerian Sosial

15.289,4

14.681,0

21

029

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6.301,0

6.113,9

22

032

Kementerian Kelautan dan Perikanan

15.801,2

13.801,2

23

033

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

103.812,2

104.080,7

24

034

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

192,7

292,7

25

035

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

361,6

361,6

26

036

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

487,4

487,4

27

040

Kementerian Pariwisata

5.643,3

5.409,0

28

041

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

345,0

345,0

29

042

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

37.988,0

40.627,4

30

044

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.278,0

1.233,2

31

047

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.269,3

769,3

32

048

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

205,4

205,4

33

050

Badan Intelijen Negara

1.592,6

2.018,3

34

051

Lembaga Sandi Negara

805,4

905,4

35

052

Dewan Ketahanan Nasional

46,0

46,0

36

054

Badan Pusat Statistik

5.656,9

5.439,7

37

055

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1.463,9

1.463,9

38

056

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

6.585,3

6.387,9

39

057

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

701,1

701,1

40

059

Kementerian Komunikasi dan Informatika

5.221,0

5.174,3

41

060

Kepolisian Negara Republik Indonesia

67.232,7

73.002,9

42

063

Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.617,4

1.617,4

43

064

Lembaga Ketahanan Nasional

314,3

314,3

44

065

Badan Koordinasi Penanaman Modal

520,9

520,9

45

066

Badan Narkotika Nasional

1.416,1

1.367,8

46

067

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

7.269,3

8.554,5

47

068

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

3.864,7

3.864,7

48

074

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

94,0

94,0

49

075

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

1.607,2

1.554,5

50

076

Komisi Pemilihan Umum

1.716,5

1.648,1

51

077

Mahkamah Konstitusi

250,4

250,4

52

078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

190,0

190,0

53

079

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1.216,1

1.178,2

54

080

Badan Tenaga Nuklir Nasional

814,9

814,9

55

081

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

977,1

977,1

56

082

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

777,5

777,5

57

083

Badan Informasi Geospasial

865,5

865,5

58

084

Badan Standardisasi Nasional

146,9

246,9

59

085

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

190,8

190,8

60

086

Lembaga Administrasi Negara

273,1

273,1

61

087

Arsip Nasional Republik Indonesia

166,7

206,7

62

088

Badan Kepegawaian Negara

555,2

555,2

63

089

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1.678,6

1.633,4

64

090

Kementerian Perdagangan

4.036,6

3.952,7

65

092

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

2.851,6

3.302,3

66

093

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.101,1

1.061,5

67

095

Dewan Perwakilan Daerah

1.069,6

1.027,0

68

100

Komisi Yudisial

148,9

148,9

69

103

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

986,9

1.186,9

70

104

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

415,0

415,0

71

105

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

500,0

500,0

72

106

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

240,8

240,8

73

107

Badan SAR Nasional

1.987,7

2.432,4

74

108

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

116,5

116,5

75

109

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura

318,6

318,6

76

110

Ombudsman Republik Indonesia

146,3

146,3

77

111

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

200,6

200,6

78

112

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1.169,8

1.169,8

79

113

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

331,9

531,9

80

114

Sekretariat Kabinet

222,8

222,8

81

115

Badan Pengawas Pemilihan Umum

446,9

446,9

82

116

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

864,4

864,4

83

117

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

930,3

930,3

84

118

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

261,4

261,4

85

119

Badan Keamanan Laut

334,8

334,8

86

120

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

250,0

500,0

87

121

Badan Ekonomi Kreatif

1.157,7

1.113,8

Jumlah

780.377,9

784.125,7